JDIHDPRD- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kota Bandung menerima kunjungan kerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Senin 18 Juli 2022.

Pada kunjungan tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang, Puji Widodo S.Sos., MM menyampaikan maksud kedatangan mereka.

"Kunjungan kami ke sini dengan maksud studi tiru terkait penanganan JDIH DPRD di Sekretariat DPRD Kota Bandung yang saya pelajari sangat fokus. Hal ini terlihat dari bagaimana struktur pengelola, inovasi dan kelengkapan produk hukum yang membuat kami tertarik untuk kembali fokus menangani JDIH DPRD ini," kata Puji. 

Pada kesempatan tersebut, Pranata Humas Ahli Muda Sub Koordinator Humas, Devi Vaulana Hakim, SH yang juga Sekretaris  JDIH DPRD Kota Bandung menyampaikan bahwa perkembangan JDIH DPRD Kota Bandung tidak lepas dari dorongan dan motivasi Sekretaris DPRD Kota Bandung yang terus memberi kebebasan timnya sebagai pengelola untuk terus berinovasi dan membuat sesuatu yang baru demi mendukung perkembangan JDIH DPRD Kota bandung. 

Kepala Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan, Dadang Fausil D, SE juga menerangkan bahwa sistem Informasi JDIH DPRD Kota Bandung sudah didukung aplikasi mobil yang bisa diakses oleh pengguna smartphone untuk memudahkan masyarakat untuk mencari produk hukum melalui handphone. 

"Untuk memudahkan masyarakat dalam mencari produk hukum ini, kami juga telah menyediakan aplikasi yang bisa di akses oleh pengguna smartphone, ini adalah bentuk bekerja sama kami dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung," Kata Dadang 

Selain itu, Kepala Sub Koordinator Kajian perundang-undangan, Muhammad Djumhana, SH., MH. menambahkan bahwa perbaikan JDIH DPRD ini tidak hanya sebagai upaya dalam penilaian semata. 

"Perbaikan JDIH DPRD ini tidak hanya sebagai upaya dalam penilaian semata, melainkan juga sebagai bentuk konsistensi kami dari Sekretariat DPRD Kota Bandung untuk menyediakan produk-produk hukum yang telah dikeluarkan dan disahkan agar masyarakat bisa lebih aware terhadap produk hukum DPRD Kota Bandung dari yang terbaru hingga produk hukum lama sekitar tahun 1959," kata Djumhana. (Tofan)*